Makassar ~ Liputan4indonesia.id Jum’at.(13/Februari/2026
Ketua DPP LBH CCI se-Indonesia Rusdi SH CFLE Buka Suara Dengan maraknnya kasus Penyeludupan BBM jenis solar bersubsidi Di Sulawesi Selatan diminta PT Pertamina Regional & APH Menindak Lanjuti Secara Tegas & Serius agar Semua Pelaku Oknum Mafia BBM subsidi tidak ada yang berani lagi melakukan bisnis Ilegal Tersebut”Ujar Rusdi SH.
Saat negara menanggung beban subsidi ratusan triliun untuk menjamin akses energi bagi sektor produktif, sebagian SPBU justru menjadikan subsidi itu sebagai ladang bisnis gelap
Namun, praktik penimbunan dan penjualan ilegal solar subsidi masih menjadi masalah serius yang terlindungi dalam pola sistemik “Tutur (Rusdi SH)
Fenomena “perampokan” subsidi BBM ini mencuat terutama di wilaya praktik pengisian berulang, kerja sama dengan pengepul, dan modifikasi kendaraan pelangsir menjadi rahasia umum.Panduan
Fakta ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, bahkan menimbulkan kesan bahwa penegak hukum di tingkat lokal seolah terduga “tutup mata” terhadap praktik yang nyata merampas hak rakyat kecil.
Fenomena SPBU nakal tidak berdiri sendiri. Di balik setiap truk pelangsir, ada sistem yang melibatkan operator SPBU, pengepul, hingga jaringan distribusi ilegal.
Modusnya klasik, tangki ganda, barcode ganda, hingga pengisian di luar jam operasional resmi. Di beberapa wilayah, SPBU bahkan menjadi “gudang berjalan” menyalurkan BBM bersubsidi ke pengepul yang sudah menunggu. Dampaknya, masyarakat kecil seperti nelayan dan petani terpaksa antre panjang dan membayar lebih mahal karena stok lokal habis terserap mafia subsidi
penyalahgunaan ribuan liter solar subsidi dari sebuah truk di kawasan kota Makassar .
Pengelola SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya
Bahwa SPBU yang menunjukkan kendaraan bermuatan besar mengisi solar subsidi secara berulang-ulang, keluar masuk di SPBU sementara operator SPBU tidak melakukan penolakan sesuai SOP. Fakta-fakta ini mengindikasikan pola keterlibatan yang sistematis, bukan kebetulan.
yang menjadi persoalan utama bukan semata keberadaan pelaku, melainkan keberanian aparat penegak hukum dalam membongkar “aktor pelindung” di baliknya.
Membuat publik curiga bahwa ada oknum penegak hukum yang ikut bermain, atau setidaknya membiarkan praktik ini berjalan.
Kekuatan SPBU nakal’ Terutama SPBU GOR Daya Dengan SPBU Alauddin di Sulsel tampak nyata dari sikap mereka yang tidak gentar meski beberapa kali razia dilakukan.
informal. Setiap kali kasus mencuat, aktivitas hanya berhenti sementara, lalu berjalan lagi dengan pola yang lebih hati-hati.
Di sisi lain, operasi gabungan antara Pertamina, BPH Migas, dan aparat sering bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan.
menunjukkan Data Nasional bahwa kebocoran BBM subsidi, khususnya solar, mencapai 7–10% dari total kuota tahunan. Di Sulawesi Selatan sendiri, kuota solar subsidi pada 2025/2026 mencapai sekitar 460 ribu kiloliter.
Jika 7% bocor, berarti hampir 32 ribu kiloliter solar subsidi raib ke pasar gelap setara potensi kerugian negara lebih dari Rp 200 miliar per tahun.
Kelemahan sistem digitalisasi SPBU GOR Daya & SPBU Alauddin juga memperparah situasi. Banyak pelangsir menggunakan barcode kendaraan lain, atau mendaftarkan kendaraan pelansir sebagai “angkutan hasil pertanian” agar lolos verifikasi.
sistem yang tidak terintegrasi penuh antara Pertamina, BPH Migas, dan Samsat, manipulasi identitas kendaraan menjadi celah empuk bagi mafia solar. Inilah mengapa digitalisasi tanpa audit manual justru melahirkan modus baru yang lebih canggih
Dari sisi sosial, dampaknya sangat terasa. Nelayan dan petani di bahwa mereka sering tidak mendapat jatah solar karena stok SPBU cepat habis.
Akibatnya, aktivitas tangkap dan tanam terganggu, sementara biaya produksi melonjak. Ironisnya, di sisi lain, solar subsidi justru dijual bebas di lapangan-lapangan industri dengan harga Rp 10.000–11.000 per liter dua kali lipat dari harga subsidi resmi Rp 6.800.
Di sinilah kejahatan ekonomi ini mengubah wajah subsidi menjadi komoditas spekulatif.
Kita mungkin dapat menyimpulkan, jika pemerintah serius menjaga keadilan subsidi, maka rantai kegelapan antara SPBU nakal, pengepul, dan oknum aparat harus diputus total
Tidak cukup hanya dengan razia sesaat, namun perlu audit keuangan SPBU, GOR Daya & SPBU Alauddin pelacakan digital transaksi, dan sanksi pencabutan izin bagi pelaku berulang kali bolak-balik ke SPBU
Penegakan hukum yang tumpul hanya akan melahirkan kejahatan yang makin rapi. Solar subsidi bukan milik para mafia dan kolaboratornya itu hak rakyat kecil yang kini dirampok secara legal oleh sistem yang korup dari dalam
Solar Subsidi ‘Tersedot’ Truk Dugaan Penyimpangan di SPBU Goor Daya & SPBU Alauddin Impunitas Sindikat Solar Subsidi, Kegagalan Supremasi Hukum di Sulsel Pungkasnya.
(Tim)
