Liputan4 papua tengah,13 November 2025
Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, memandang perlunya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Mimika yang memiliki luas sekitar 20–21 ribu kilometer persegi dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi, menghadapi tantangan serius dalam pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Menurut ketua LIN tengah. Irianto inuri saat di jumpai oleh awak media “”Aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot) terus berkembang dan menunjukkan dukungan terhadap upaya pemekaran wilayah Mimika Timur. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat asli dan pendatang ungkapnya
Dasar Pemikiran dan Sejarah UsulanGagasan pemekaran wilayah ini bukan hal baru. Sejak tahun 1995, telah muncul usulan pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di wilayah Mimika Timur, dengan pertimbangan kondisi geografis dan potensi wilayah.
Adapun wilayah yang menjadi fokus pengembangan antara lain Distrik Tembagapura, Agimuga, dan Jila, yang memiliki topografi dataran tinggi serta potensi sumber daya alam dan manusia yang perlu dikelola secara mandiri dan berkelanjutan
Tujuan Pemekaran
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui pembagian kewenangan yang lebih proporsional.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan dataran tinggi.
3. Mendorong kemandirian ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat asli Papua.
4. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan wilayah, melalui kehadiran pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakay
Menurut ketua lin ,Rencana Aksi dan Dukungan sangat menpengaruhi
Sebagai langkah awal, kami mendorong pembentukan Desk Kerja Percepatan Pembangunan Wilayah Agimuga–Jila–Tembagapura, yang akan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta melibatkan unsur TNI, Polri, pelaku usaha, dan masyarakat adat.tegasnya
Desk ini diharapkan dapat:
• Menyusun peta jalan (roadmap) pembentukan DOB Mimika Timur.
• Menyiapkan data dasar dan kajian teknis sesuai ketentuan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
• Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.
Target pelaksanaan awal percepatan ini diharapkan dapat dimulai pada Desember 2025 sebagai momentum kebangkitan baru bagi masyarakat Mimika dan sekitarnya
Ketua lembaga Investigasi Negara wilayah papua tengah juga berharap
Dengan semangat kebersamaan, kami percaya bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru Mimika Timur akan menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang lebih efektif, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.
Kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat, aparat pemerintah, pengusaha, serta unsur TNI dan Polri — yang turut mendukung dalam sagala bentuk usah untuk membangun papua tengah pungkasnya.( reporter frengky )
