Laju pembalakan dan eksploitasi pohon merbau (Intsia bijuga) di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, tengah menunjukkan grafik yang sangat mengkhawatirkan.
Di tengah geliat ekonomi kawasan pedalaman, komoditas kayu bernilai tinggi ini terus diburu secara masif. Sejumlah laporan dari masyarakat lokal mencatatkan harga jual kayu merbau di tingkat lapangan mencapai Rp 700 ribu per meter kubik. Angka yang sekilas nampak menggiurkan bagi penggerak ekonomi lokal ini sesungguhnya menyimpan ketimpangan ekologis yang sangat ekstrem.
Fakta Ekologis: Pohon merbau membutuhkan waktu pertumbuhan mulai dari beberapa dekade hingga ratusan tahun untuk mencapai diameter tegakan komersial yang matang. Menjualnya dengan harga murah adalah bentuk undervaluation terhadap modal alam Papua.
Jika dikalkulasikan secara rasional, harga tersebut menjadi tamparan keras bagi prinsip pembangunan berkelanjutan. Pohon merbau bukanlah komoditas tanaman pangan berkala singkat yang dapat dipanen dalam hitungan bulan. Untuk mencapai diameter batang yang matang dan berdaya jual tinggi, sebatang merbau membutuhkan masa tumbuh puluhan hingga ratusan tahun. Menjual hasil proses biologis ratusan tahun dengan nilai transaksi yang tergolong murah menunjukkan betapa nilai ekonomi jangka pendek telah mengorbankan fungsi ekologis jangka panjang yang tidak ternilai.
Ancaman Ekologis dan Kerentanan Sosial
Keberlanjutan dan kelestarian bentang hutan Sorong Selatan kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional menjadikan merbau primadona industri perkayuan. Namun di sisi lain, penebangan tanpa perencanaan yang terukur (unsustainable logging) mengancam daya dukung lingkungan secara permanen.
Hutan merbau di Papua bukan sekadar tegakan kayu komersial, melainkan benteng pertahanan ekosistem. Kerusakan pada struktur hutan primer ini berpotensi memicu degradasi tanah, menurunkan kapasitas resapan air, mengganggu habitat flora-fauna endemik, serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Sorong Selatan, hilangnya hutan merbau berarti terkikisnya ruang hidup serta sumber
penghidupan tradisional yang telah menopang generasi demi generasi.
Mendesak Regulasi Ketat dan Tata Kelola Berkelanjutan
Menghadapi eskalasi eksploitasi ini, masyarakat setempat secara tegas mendesak perlunya pengawasan serta regulasi yang jauh lebih ketat dari pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penebangan liar dan tata kelola kayu yang membiarkan celah eksplorasi tanpa pembatasan kuota ketat harus segera dihentikan.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu menerapkan sistem pemantauan berbasis partisipasi masyarakat lokal. Sertifikasi verifikasi legalitas kayu harus dipastikan berjalan secara sahih di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif. Evaluasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu harus dilakukan secara berkala untuk menjamin tidak ada pelanggaran batas kawasan konservasi dan adat.
Keseimbangan Ekonomi dan Konservasi Masa Depan
Pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya tidak boleh dilakukan dengan merusak fondasi alamnya sendiri. Diperlukan langkah konkrit untuk memadukan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kerja-kerja konservasi. Edukasi dan advokasi mengenai nilai intrinsik ekosistem hutan harus digalakkan secara masif.
Masyarakat perlu dibekali pemahaman bahwa nilai ekonomi kayu merbau jika dibiarkan hidup sebagai penyedia jasa lingkungan, seperti penyerap karbon, penjaga siklus air, dan potensi ekowisata, jauh lebih besar dibandingkan nominal transaksi kayu tebangan sesaat. Skema imbal jasa lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas non-kayu harus menjadi prioritas kebijakan di kawasan ini.
Tanpa adanya intervensi regulasi yang tegas dan kesadaran kolektif, masa depan hutan merbau di Sorong Selatan hanya tinggal cerita. Menjaga merbau hari ini adalah investasi keselamatan lingkungan dan kesejahteraan bagi generasi masa depan Papua dan Indonesia.
