Example floating
Example floating
Example 728x250
InternasionalNasional

Tanda Tanya Dana Distrik Masyeta

41
×

Tanda Tanya Dana Distrik Masyeta

Sebarkan artikel ini

BINTUNI – Sorotan tajam mengarah ke Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Di saat daerah lain gegap gempita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, suasana di Masyeta justru terasa senyap. Minimnya semarak kemerdekaan ini sontak memicu protes dan tanda tanya besar dari kalangan pemuda serta masyarakat setempat. Ke mana perginya semarak 17 Agustus, dan ke mana bermuaranya anggaran distrik?

Menghadapi gelombang ketidakpuasan tersebut, Kepala Distrik Masyeta, Titus Ogoney, akhirnya angkat bicara. Ditemui di Teluk Bintuni pada Rabu, 19 Agustus 2026, Titus menepis tudingan bahwa pemerintah distrik abai terhadap perayaan hari bersejarah tersebut. Ia berdalih, ada miskomunikasi yang telanjur menyebar liar di tengah masyarakat.

“Sebenarnya bukan tidak ada kegiatan, mungkin ada kekeliruan. Saya perlu mengklarifikasi apa yang disampaikan pemuda dan masyarakat terkait tanggal 17 kemarin,” ujar Titus.

Jejak Kesehatan Sang Kepala Distrik

Dalam penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa melambatnya sejumlah agenda pemerintahan distrik rupanya tak lepas dari kondisi kesehatan pimpinan tertingginya. Titus mengungkapkan bahwa dirinya sempat terserang stroke dan harus bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit sejak Januari 2026. Kondisi fisik yang merosot ini diakuinya berdampak langsung pada ritme roda pemerintahan dan interaksi sosial dengan warga.

Meski didera keterbatasan fisik, Titus mengklaim perayaan kemerdekaan tetap berjalan, walau dalam skala yang sangat sederhana. Tak ada panggung hiburan atau kompetisi olahraga yang meriah. Sebagai gantinya, masyarakat Masyeta disebutnya hanya menggelar permainan anak-anak dan acara makan bersama.

“Keterbatasan fasilitas olahraga membuat kegiatan tidak selalu harus berupa pertandingan,” tambahnya, mencoba merasionalisasi minimnya semarak perlombaan.

Teka-teki Anggaran Rp 6 Miliar

Namun, alasan kesehatan tampaknya hanya satu sisi dari masalah ini. Persoalan yang lebih pelik justru bermuara pada tata kelola anggaran daerah. Saat disinggung mengenai alokasi dana untuk perayaan HUT RI, Titus menunjuk pada keterbatasan finansial dan birokrasi pencairan anggaran yang berbelit.

Distrik Masyeta diketahui mengelola dana sekitar Rp 6 miliar. Angka yang sekilas tampak cukup besar ini, menurut Titus, harus dikelola dengan sangat efisien karena mesti dibagi untuk memenuhi hak seluruh kampung yang ada di wilayahnya.

“Anggaran saya tidak banyak. Semua kampung mempunyai hak. Ada efisiensi anggaran, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan,” jelasnya.

Lebih jauh, Titus mengeluhkan masalah klasik birokrasi pemerintahan: keterlambatan pencairan dana. Menurutnya, hal ini menjadi biang keladi mandeknya persiapan perayaan kemerdekaan di Masyeta. “Kalau anggaran terlambat keluar, bagaimana kita mau mempersiapkan kegiatan? Waktunya sangat terbatas,” ucapnya membela diri.

Puncak Gunung Es Masalah Administratif

Sepinya perayaan kemerdekaan di Masyeta tampaknya hanya letupan kecil dari persoalan administratif yang lebih mendalam di distrik tersebut. Di sela-sela klarifikasinya, Titus mengonfirmasi adanya pekerjaan rumah lain yang belum tuntas, yakni terkait nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan tunggakan pembayaran honor.

Terkait hal ini, ia berjanji akan segera menelusuri dan menyelesaikan karut-marut tersebut. “Saya akan telusuri dan tuntaskan. Tidak boleh ada kebijakan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Titus meminta masyarakat Masyeta agar tidak mudah tersulut provokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tetap menjaga kondusivitas keamanan. Ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

“Pemerintahan tetap berjalan dan urusan masyarakat tetap kita layani. Kalau ada persoalan, mari kita selidiki dan selesaikan bersama,” pungkasnya.

Pernyataan ini meninggalkan catatan bagi publik dan otoritas pengawas di Teluk Bintuni untuk terus mengawal janji transparansi di Distrik Masyeta. Apakah dalih kesehatan dan macetnya pencairan anggaran bisa terus menjadi alasan pembenar? Waktu yang akan membuktikannya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *