Liputan4.id-Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Ir. Aspar, S.SiT., MPA, didampingi Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Ir. Ahyar, S.P., M.H., menghadiri undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor: 500.17.4/38/DLHP dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan yang digelar di Ruang Rapat Ex. Bappeda Kota Palopo.
Rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas penetapan lokasi pemukiman bagi korban bencana alam yang direncanakan berada di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Agenda ini menjadi langkah strategis dalam memastikan proses relokasi berjalan terarah, terpadu, dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
Dalam forum tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo menegaskan komitmen untuk mendukung penuh penyediaan data pertanahan serta memastikan aspek legalitas lahan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dinilai penting guna menjamin bahwa lokasi yang ditetapkan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga aman dan berkelanjutan dari sisi hukum dan tata ruang.
Rapat berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Sejumlah aspek penting dibahas secara komprehensif, mulai dari kesiapan lahan, kondisi lingkungan, hingga skema penataan kapling yang akan ditempati oleh masyarakat korban bencana.
Sebagai hasil rapat, disepakati pembentukan tim inventarisasi yang akan dikoordinir oleh Camat Wara Barat. Tim ini melibatkan unsur dari Bidang Aset Pemerintah Kota Palopo, Dinas Pertanahan, serta BPN Kota Palopo untuk pelaksanaan stakeout atau penentuan batas kapling di lokasi yang telah direncanakan.
Melalui langkah konkret ini, diharapkan proses penataan dan penyediaan hunian bagi korban bencana dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor yang terbangun menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Palopo bersama Kantor Pertanahan dalam menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.
