Palu ~ Liputan4indonesia.id Senin (29/09/2025)Sulawesi Tengah Sulteng KPRWIL Sulteng Junaedi Buskoro kepala perwakilan Media Liputan4 Indonesia menyampaikan selamat atas pengangkatan Irjen Pol Dr. Endi Sutendi sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng) yang baru.
Pergantian pucuk pimpinan ini resmi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tanggal 24 September 2025. Endi Sutendi menggantikan Irjen Pol Dr. Agus Nugroho yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
menegaskan bahwa pergantian Kapolda tidak boleh dipandang sekadar seremoni birokrasi. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki citra kepolisian di Sulawesi Tengah yang dinilai masih buruk di mata publik.
“Kami berharap pergantian Kapolda ini mampu merubah wajah kepolisian Sulawesi Tengah yang selama ini akrab dengan pola represif dalam penanganan konflik agraria maupun aksi massa. Tidak bisa dipungkiri citra Polri sedang buruk di mata masyarakat,” ujar Junaedi BO
menilai banyak pekerjaan rumah menanti Kapolda baru, di antaranya adalah Maraknya peredaran narkotika, Tambang ilegal yang merusak lingkungan hidup, Praktik illegal logging yang masih terjadi dan Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengamanan aktivitas tambang ilegal.
Kasus-kasus tersebut bukan sekadar isu, melainkan telah terangkat ke ruang publik melalui berbagai pemberitaan media nasional.
Sulteng yang menjadi sorotan publik antara lain, Tambang emas ilegal di Kayuboko, Parigi Moutong (2024) – dilaporkan detik.com, adanya dugaan aparat terlibat dalam operasi tambang, bahkan disebut langsung
Kasus PETI di Morowali Utara – diberitakan Kompas, memperlihatkan lemahnya pengawasan aparat terhadap praktik tambang ilegal.
Tindakan represif di Morowali (2025) – Walhi Sulteng mencatat polisi bersama TNI membongkar palang jalan tani di Desa Ambunu dan Topogaro tanpa dasar hukum yang jelas.
Kriminalisasi petani sawit di Morowali Utara – Detaknews melaporkan penangkapan paksa terhadap Adhar Ompo, meski ia memiliki bukti legalitas lahan.
Rangkaian fakta ini menunjukkan citra buruk Polri di Sulteng lahir dari praktik nyata: kriminalisasi masyarakat kecil, keterlibatan dalam bisnis tambang ilegal, hingga pola represif dalam pengamanan
Sulteng menegaskan bahwa Kapolda baru harus berani mengambil langkah tegas untuk menghentikan rantai persoalan tersebut. Tugas berat menanti, mulai dari memberantas jaringan narkoba, menutup tambang ilegal, menghentikan praktik illegal logging, hingga menindak oknum aparat yang melindungi kepentingan gelap.
“Kami mengajak Kapolda baru untuk berkomitmen menjalankan fungsi kepolisian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, transparansi, dan integritas. Kepolisian yang profesional dan berkeadilan adalah syarat utama untuk mengembalikan tutupnya.
Editor al-Fatir
Reporter Junadi BO KPRWIL Sulteng
