Masamba – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Bapak Muhammad Ridwan, S.ST, menghadiri undangan Polres Luwu Utara dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait percepatan pembangunan akses jalan di desa-desa terpencil wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan ini digelar di salah satu warkop di Masamba pada Jumat (29/08/2025).
FGD tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi terbuka bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara. Suasana berlangsung hangat namun tetap serius, mengingat isu yang dibahas sangat krusial dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pembangunan akses jalan di desa-desa terpencil menjadi salah satu kebutuhan mendesak di Luwu Utara. Masih banyak wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur, sehingga berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga akses layanan publik.
Dalam forum tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara menegaskan dukungan penuh ATR/BPN dalam aspek pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan akses jalan. Beliau menekankan bahwa proses pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kepastian dan kejelasan status tanah di lokasi yang menjadi jalur pembangunan.
Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, Polres, dan lembaga terkait lainnya harus berjalan beriringan agar hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat.
Hadir pula dalam kegiatan ini sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, perwakilan Inspektorat, Dinas PUTRPKP2, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, hingga para Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kehadiran berbagai pihak tersebut menandakan keseriusan bersama dalam membangun Luwu Utara, khususnya di wilayah pedesaan.
Diskusi yang berlangsung menyoroti berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pembangunan akses jalan, seperti faktor geografis, keterbatasan anggaran, serta masalah legalitas tanah. Setiap perwakilan instansi memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mencari jalan keluar bersama.
Kepala Kantor Pertanahan menambahkan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya soal kecepatan fisik pengerjaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dan administrasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Melalui forum ini, para peserta sepakat untuk memperkuat kerja sama dan membangun komitmen bersama. Harapannya, pembangunan jalan desa di Kabupaten Luwu Utara bisa segera terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
FGD yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi bukti bahwa sinergi antar lembaga merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi yang solid, Luwu Utara diharapkan mampu menghadirkan akses jalan yang lebih layak bagi masyarakat desa, sehingga mendukung peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan
