Lembaga Investasi Negara Kabupaten Mimika Kritisi Pengelolaan Anggaran dan Tingginya Angka Kemiskinan di Papua Tengah

Lembaga Investasi Negara Kabupaten Mimika menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi kemiskinan di wilayah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah yang menaungi delapan kabupaten. Meski pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan dana dalam jumlah besar setiap tahun—termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan APBD—tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Ketua Lembaga Investasi Negara Kabupaten Mimika, Irianto inuri, menegaskan bahwa kemiskinan di Papua merupakan isu multidimensi yang tidak dapat disederhanakan hanya sebagai masalah kekurangan dana. Sebaliknya, berbagai faktor struktural dan manajerial menjadi penyebab utama yang menghambat terwujudnya pembangunan yang merata.

1. Dugaan Penyalahgunaan Dana dan Pengelolaan yang Tidak Optimal

Lembaga Investasi menyoroti adanya laporan dan dugaan penyalahgunaan dana, termasuk dana Otsus yang mencapai nilai miliaran rupiah. Ketidaktepatan pengelolaan anggaran ini mengakibatkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.

2. Rendahnya Penyerapan APBD

Penyerapan anggaran di beberapa kabupaten di Papua Tengah kerap berada pada tingkat yang rendah, terutama pada awal tahun berjalan. Dana yang tidak terserap berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan dan tertundanya program-program prioritas untuk pengentasan kemiskinan.

3. Perencanaan Program yang Tidak Tepat Sasaran

Sebagian program pembangunan dinilai belum responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan lokal masyarakat Papua. Perencanaan yang tidak komprehensif menyebabkan anggaran besar tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung dan distrik.

4. Faktor Eksternal di Luar Penganggaran

Selain aspek anggaran, sejumlah faktor fundamental juga memperparah situasi kemiskinan, antara lain:

• kondisi geografis yang menantang,

• minimnya akses lapangan kerja,

• keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan,

• serta infrastruktur yang tidak merata.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Masih Lemah

Minimnya keterbukaan informasi publik dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus dan APBD menjadi sorotan penting. Lembaga Investasi menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat.

Komitmen Lembaga Investasi Negara Kabupaten Mimika

Melalui pernyataan ini, Lembaga Investasi menegaskan komitmennya untuk:mendorong tata kelola anggaran yang bersih, profesional, dan akuntabel;

• memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan;

• memastikan bahwa dana pembangunan, terutama dana Otsus dan APBD, dikelola secara efektif dan tepat sasaran;

• mendukung program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya di Papua Tengah.

“Kemiskinan di Papua bukan karena tidak ada dana. Dana ada, bahkan triliunan mengalir setiap tahun. Masalahnya adalah efektivitas, transparansi, dan manajemen penggunaan dana. Jika ini dibenahi, masyarakat Papua pasti merasakan perubahan nyata,” tegas Irianto inuri

menurut Irianto inuri