Kom.id – Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Ir. Aspar, S.SiT., MPA, dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan internalisasi pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama menuju terwujudnya satuan kerja yang melayani, profesional, dan terpercaya.
Dalam forum tersebut, Aspar memaparkan berbagai pengalaman dan praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Palopo, khususnya dalam membangun dan menjaga integritas organisasi. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, komitmen pimpinan, serta keterlibatan aktif seluruh pegawai.
Sebagai satuan kerja yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB pada Tahun 2024, Kantor Pertanahan Kota Palopo menjadi salah satu role model dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN. Dalam paparannya, Aspar turut membagikan strategi kunci yang diterapkan, mulai dari penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penanaman budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, ia juga mengulas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama dalam menjaga konsistensi budaya anti korupsi di tengah dinamika pelayanan publik. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pada tahap pembangunan, tetapi justru pada upaya mempertahankan predikat yang telah diraih agar tetap relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin termotivasi dan terinspirasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, guna meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan internalisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
