Makassar — Liputan4.id-Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian reses nasional yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk wilayah Sulawesi Selatan, untuk memantau secara langsung pelaksanaan program strategis pertanahan.(10/12/2025)
Kedatangan rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, bersama sejumlah anggota yang turut hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran mereka menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung capaian, tantangan, serta kebutuhan daerah dalam menjalankan program-program prioritas Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI menitikberatkan pembahasan pada empat fokus utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanahan, percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penguatan kualitas data pertanahan, serta penyelesaian sengketa dan konflik agraria di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, Dony Erwan Brilianto, menyampaikan laporan lengkap mengenai kinerja Kanwil selama tahun berjalan. Beliau memaparkan progres percepatan PTSL, capaian penanganan sengketa prioritas, hingga peningkatan kualitas layanan pertanahan yang kini semakin terintegrasi melalui sistem digital.
Dalam sambutannya, Kakanwil juga menegaskan bahwa seluruh jajaran di Sulawesi Selatan terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pertanahan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat. Digitalisasi layanan disebut menjadi salah satu fokus yang terus didorong untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalisir potensi kesalahan administrasi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh 24 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Kehadiran seluruh kepala satuan kerja ini sekaligus menunjukkan keseriusan jajaran pertanahan dalam menerima masukan dan evaluasi dari pihak legislatif.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa catatan terkait pentingnya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan kualitas basis data pertanahan, serta percepatan penyelesaian konflik tanah yang masih menjadi prioritas nasional. Mereka juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum agraria bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi wujud komitmen dalam memastikan seluruh program strategis Kementerian ATR/BPN benar-benar berjalan efektif di lapangan. Ia berharap, sinergi antara legislatif dan BPN terus menguat, terutama dalam upaya menuntaskan PTSL dan mengurai masalah pertanahan yang kompleks.
Terlihat bahwa seluruh jajaran Kanwil BPN Sulsel menyambut baik masukan yang diberikan, dan memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi II untuk penyempurnaan kebijakan serta percepatan program yang sedang berjalan.
Pada akhir kunjungan, kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Sinergi yang kuat ini diharapkan semakin memperkuat peran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan agraria serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
#MenujuPelayananKelasDunia
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#KantahLuwuUtara
#SobATRBPNLutra
#MenujuKotaLengkap
