*Jayapura, KompasPapua.ID –* Komitmen untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil di Tanah Papua terus ditunjukkan Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Cendrawasih Celebes Indonesia.
Direktur LBH Cendrawasih Celebes Indonesia, *Rusdi, S.H., CFLE., CLA.,* tiba di Kota Jayapura, Kamis [18/09/2026], guna memimpin langsung pelaksanaan *Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Angkatan I Tahun 2026.*
Kegiatan yang dipusatkan di *Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura* tersebut diikuti sebanyak *50 orang peserta.* Para peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa fakultas hukum, tokoh pemuda, tokoh adat, aktivis LSM, hingga perwakilan masyarakat umum.
Dalam sambutannya, Rusdi menegaskan bahwa pendidikan paralegal ini adalah program prioritas LBH CCI untuk menjawab minimnya akses bantuan hukum di Papua.
> “Tujuan utama kami hadir di Jayapura adalah untuk mencetak kader-kader keadilan. 50 peserta ini akan kami didik menjadi paralegal yang handal, berani, dan berintegritas. Mereka akan menjadi garda terdepan membantu masyarakat yang buta hukum dan tidak mampu membayar pengacara,” ujar Rusdi di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, Papua dengan wilayah yang luas membutuhkan banyak paralegal yang tersebar hingga ke kampung-kampung.
> “Tidak semua masyarakat bisa langsung ke LBH. Peran paralegal inilah yang menjadi jembatan. Mereka bisa melakukan advokasi awal, pendampingan non-litigasi, dan edukasi hukum di lingkungannya. Ini adalah implementasi nyata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” tegasnya.
Adapun materi yang diberikan kepada 50 peserta paralegal meliputi: Dasar-dasar Bantuan Hukum, Teknik Wawancara dan Investigasi Kasus, Hukum Pidana dan Perdata Dasar, Hukum Adat Papua, serta Teknik Advokasi dan Penyusunan Laporan Pengaduan.
Suasana pendidikan di Hotel Horison Ultima Entrop tampak antusias. Para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan hukum yang kerap terjadi di masyarakat Papua.
Dengan terlaksananya pendidikan ini, LBH Cendrawasih Celebes Indonesia berharap tidak ada lagi masyarakat Papua yang kesulitan mendapatkan keadilan hanya karena keterbatasan biaya dan pengetahuan hukum.
*Laporan:Jurnalis KompasPapua.ID]*
