Masamba – Liputan4.id-Dalam rangka mendukung implementasi penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) di Sulawesi Selatan, KPH Kambuno bersama Forum Kolaborasi menyelenggarakan Diskusi Persiapan Sosialisasi Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Perhutanan Sosial pada Kamis (04/09/2025).
Kegiatan ini berlangsung di salah satu kafe di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah serta pihak terkait. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan adanya semangat kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun instansi yang turut hadir dalam diskusi ini antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUTRPKP2, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Perhubungan, serta KPH Kambuno sebagai penyelenggara utama kegiatan.
Penetapan KBEP sendiri merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1160 Tahun 2024 tentang Kawasan Bernilai Ekosistem Penting bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Bentang Alam Seko Rongkong, serta SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1430 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Rencana Aksi.
Kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di kawasan Seko dan Rongkong yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Selain menjaga lingkungan, penetapan KBEP juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
Dalam forum ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara yang diwakili oleh Bapak Algafari, S.P.W.K. dan Bapak Syahril, S.H. turut berperan aktif. Keduanya memberikan masukan strategis terkait aspek pertanahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program KBEP maupun perhutanan sosial. Dukungan ini penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari instansi yang hadir. Beberapa topik yang dibahas mencakup pentingnya sinergi antar lembaga, strategi komunikasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan agar implementasi kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata.
KPH Kambuno dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak. Menurut mereka, keberhasilan sosialisasi KBEP dan perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dukungan masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program ini.
Melalui forum persiapan ini, diharapkan pelaksanaan sosialisasi nantinya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan semakin sadar pentingnya menjaga ekosistem, sekaligus dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.
Kesimpulannya, kegiatan ini bukan hanya sekadar rapat persiapan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kerja sama antar instansi di Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya kolaborasi yang solid, penetapan KBEP dan program perhutanan sosial diharapkan dapat berjalan efektif, melestarikan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Luwu Utara.
