liputan4,mimika 24 februari 2026
Mimika, Papua Tengah – Lembaga Investigasi Negara (LIN) Mimika menyampaikan hasil telaah dan evaluasi terhadap perkembangan kebijakan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 1995 hingga saat ini, sebagai bagian dari kontribusi pemikiran terhadap pembangunan daerah dan penguatan ekonomi lokal di Kabupaten Mimika.
Evaluasi Perkembangan BUMN Sejak 1995
1. Periode Pra-Reformasi (1995–1998)
Pada periode ini, pengelolaan BUMN masih berada dalam kerangka yang terpusat, dengan peran utama sebagai agen pembangunan sekaligus penyumbang penerimaan negara.
Kerangka Hukum: Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum bagi BUMN berbentuk Persero (PT).
Arah Kebijakan: Pemerintah mulai mendorong deregulasi dan privatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, termasuk melalui Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang pembentukan tim evaluasi privatisasi BUMN.
2. Era Reformasi dan Pembentukan Kementerian BUMN (1998–Awal 2000-an)
Krisis moneter 1998 mempercepat reformasi struktural BUMN. Pembentukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam pengelolaan BUMN secara lebih terkoordinasi dan profesional.
Reformasi diarahkan pada penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dilakukan restrukturisasi dan privatisasi secara selektif.
Perubahan bentuk badan usaha dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Persero untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.
3. Konsolidasi dan Transformasi (2003–Sekarang)
Tonggak penting berikutnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai landasan hukum utama pengelolaan BUMN hingga saat ini.
Fokus Pengelolaan: BUMN diarahkan menjadi entitas bisnis yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada profitabilitas serta keberlanjutan.
Restrukturisasi dan Holdingisasi: Pembentukan holding di berbagai sektor (pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan lainnya) untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi.
Capaian: BUMN berkontribusi besar pada sektor energi, infrastruktur, dan telekomunikasi, meskipun tantangan tata kelola dan efisiensi tetap menjadi perhatian dalam evaluasi berkelanjutan.
Secara umum, evaluasi sejak 1995 menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif-birokratis menuju tata kelola yang lebih profesional, korporatif, dan berorientasi pasar, tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik dan peran sebagai agen pembangunan.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025
Berdasarkan pembelajaran dari reformasi dan transformasi BUMN, LIN Mimika menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah:
Pembangunan Sistem Drainase Terpadu
Perlu percepatan pembangunan dan normalisasi drainase di wilayah Kota Timika dan kawasan pinggiran guna mengatasi genangan dan banjir musiman.Penyediaan Air Layak Pakai dan Energi Terbarukan
Pengembangan sistem air bersih dan energi terbarukan berbasis potensi Sungai Ajikwa, dengan pendekatan berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama mengingat dampak aktivitas pertambangan oleh PT Freeport Indonesia.Perbaikan Infrastruktur Jalan
Percepatan pengaspalan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Nayaro dan Iwaka Poros Ujung untuk mendukung konektivitas ekonomi masyarakat.Pengembangan Pengusaha Lokal Berbasis Kompetensi
Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pengusaha lokal sesuai bidang usaha masing-masing agar mampu bersaing secara profesional.Penguatan Peran KADIN Mimika
Optimalisasi peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Mimika dalam mendorong pengusaha asli Papua masuk dalam rantai pasok industri besar, termasuk bermitra dengan Freeport-McMoRan dan pelaku usaha lainnya.
LIN Mimika berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, guna mewujudkan Mimika yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Kastria Ordo van Oranje Nassau
